Demokrasi di Indonesia : Antara Cita dan Fakta

Demokrasi di Indonesia : Antara Cita dan Fakta

Demokrasi di Indonesia :
Antara Cita dan Fakta
Oleh : Imam Hanafie Mh.A, S.Ag, M.A.

Hendaklah kita memperhatikan syarat-syarat
supaya negara yang kita bikin, jangan menjadi negara kekuasaan.
Kita menghendaki negara pengurus…(Karena itu) janganlah kita
memberikan kekuasaan yang tidak terbatas kepada negara untuk menjadikan di atas negara baru itu suatu negara kekuasaan.
(Mohammad Hatta, 1945)

Pendahuluan
Tulisan saya yang berjudul “Demokrasi di Indonesia : Antara Cita dan Fakta” ini hanyalah semata-mata pemikiran subyektif saya sendiri. Oleh karena itu siapapun boleh dan berhak untuk mengkritik dan mengkritisinya, atau bahkan mungkin menolaknya mentah-mentah, karena memang saya selalu sepakat dengan adagium “Sepakat untuk tidak sepakat”, dan karena memang saya meyakini bahwa salah satu nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi itu adalah anti penyeragaman, anti pemaksaan, dan bahkan anti penindasan.
Saya sengaja mengkerucutkan judul makalah tentang ‘Demokrasi di Indonesia’ dengan sub bahasan ‘Antara Cita dan Fakta’ untuk menstimulir para pembaca membuat sebuah deskripsi secara sederhana tentang bagaimana wajah demokrasi di negara kita (das sein), dan bagaimana seharusnya demokrasi dikembangkan (das solen). Pembahasan kearah ini menurut saya akan menjadi sesuatu yang menarik untuk diperbincangkan, manakala kita memiliki kapabilitas yang cukup memadai dalam membidik wacana demokrasi yang berkembang di negara kita dari berbagai sudut pandang dan kacamata yang berbeda.
Sebenarnya, demokrasi adalah sebuah cita-cita yang ideal. Demokrasi bukanlah semata-mata cara bagaimana sebuah negara memerintah, namun lebih dari itu demokrasi juga merupakan sebuah ide, gagasan, atau cita-cita. Pernyataan ini saya kira sejalan dengan pendapat Mariam D. Irish dan James W. Prothro (1968), dalam The Politics of American Democracy, Irish dan Prothro mengatakan : “Democracy is more than a way of governing; it is also an idea and ideas provide the key to understanding human behavior” (Demokrasi lebih dari sekedar suatu cara bagaimana memerintah atau berkuasa, tetapi ia juga merupakan gagasan, cita-cita atau pemikiran yang menjadi kunci untuk memahami tingkah laku manusia).
Oleh karena demokrasi merupakan sebuah cita-cita atau ide, maka ia menjadi sesuatu yang agak sulit untuk didefinisikan secara baku karena ia merupakan sesuatu yang sangat abstrak. Diskursus tentang demokrasi di Indonesia memiliki sifat “politis” dalam arti yang seluas-luasnya. Ia melibatkan elite politik dan cendekiawan; ia berakar dalam cita-cita, kekhawatiran, harapan, suka duka dan pengalaman seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu wajar jika Franz Magnis Suseno (1995) mengatakan : “Kita jangan heran, kalau diskursus demokrasi itu penuh dengan pelbagai kerancuan, inkonsistensi dan fallacies. Betapa tidak. Demokrasi bukan masalah teoritis yang dapat dibahas dengan hati yang dingin seperti kita membahas teori terakhir tentang lobang hitam”.
Sejalan dengan pendapat Franz Magnis Suseno tersebut, menurut Giovani Sartori, seperti dikutip David L. Sills (1972) dalam The International Encyclopedia of the Social Sciencies, istilah demokrasi itu sendiri merupakan sesuatu yang paradoksal. Secara harfiah, sistem demokrasi hanya mungkin berlaku dalam skala negara kota Yunani Kuno. Karena itu sejak demokratia diperkenalkan di abad kelima SM, pemahaman dan perdebatan mengenai makna dan cakupan “pemerintahan (kratia) oleh rakyat (demos)” itu hampir tak pernah berhenti, termasuk di negara kita sendiri, Indonesia.
Dengan demikian, dalam makalah ini saya mengajak pembaca untuk “meraba-raba”, mencoba membaca seperti apa wajah demokrasi kita, adakah fakta-fakta praktek demokrasi di negara kita telah sejalan dengan cita-cita ideal demokrasi itu sendiri, ataukah kita sekarang sedang berada dalam arena “perang definisi”, atau pula apakah demokrasi di negara kita sampai saat ini masih merupakan unfinished concept? Dan sebagainya, marilah kita mulai meraba-raba!

Demokrasi di Indonesia : Sebuah Cita-cita
Pada sub bahasan ini saya tidak akan mengulas tentang ‘cita-cita demokrasi’ di negara kita dalam konteks kesejarahan, tetapi hanya mengulas tentang cita-cita demokrasi Indonesia dalam konteks terma-terma mutakhir. Sebagaimana saya singgung sebelumnya, bahwa diskursus tentang demokrasi di Indonesia sampai saat ini masih debatable, yakni tak pernah terdefinisikan secara established. Dalam hal ini kita lebih banyak mengurai tentang kriteria-keriteria demokratis daripada definisi demokrasi itu sendiri. Hal ini juga diakui sendiri oleh Amien Rais (Capres yang gagal masuk putaran kedua), bahwa menurutnya demokrasi memang sulit didefinisikan, apalagi jika hanya digambarkan dengan bentuk-bentuk formal yang seringkali menyesatkan. Sebagai misal, suatu negara dipandang demokratik bila negara itu telah memiliki lembaga perwakilan rakyat, ada sistem kepartaian dan lembaga pemilihan umum, serta hak pilih bagi setiap warga negara atau universal franchise.
Amin Rais mengajukan sepuluh kriteria demokrasi sebagai suatu cita-cita dan sebagai ukuran untuk menentukan sudah seberapa jauh suatu negara mencoba menerapkan demokrasi dalam tata politik dan pemerintahannya. Kesepuluh kriteria tersebut adalah :
1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan
2. Persamaan di depan hukum
3. Distribusi pendapatan secara adil
4. Kesempatan pendidikan yang sama
5. Kebebasan mengeluarkan pendapat, persuratkabaran, berkumpul, dan beragama (Amien Rais menyebutnya ‘Empat Kebebasan’)
6. Ketersediaan dan keterbukaan informasi
7. Mengindahkan fatsoen
8. Kebebasan individu
9. Semangat kerjasama
10. Hak untuk protes
Menurut Amin, sebuah negara dapat dikatakan demokratis, apabila –setidak-tidaknya— ia mempraktekkan kesepuluh kriteria demokrasi tersebut. Sementara itu Afan Gaffar, sebagaimana dikutip oleh Franz Magnis Suseno menyebutkan bahwa terdapat lima kriteria atau ciri-ciri demokrasi yang harus ada dalam sebuah negara yang menghendaki terciptanya situasi negara yang demokratis, yakni;
1. Adanya akuntabilitas
2. Adanya rotasi kekuasaan
3. Adanya rekrutmen politik yang terbuka
4. Adanya pemilihan umum, dan
5. Menikmati hak-hak dasar
Menurut Arief Subhan (1999), dari segi politik diharapkan terbentuk sebuah tatanan kehidupan politik yang menganut beberapa hal sebagai berikut :
1. Warga negara secara bebas dan berkala memilih orang-orang yang mereka nilai layak dipercaya untuk memerintah
2. Orang yang memerintah dapat dipercaya dalam bertanggung jawab langsung kepada orang yang diperintah
3. Ada mekanisme politik yang memungkinkan warga negara dapat mengontrol sejauhmana kepentingan mereka dilaksanakn oleh orang yang memerintah
4. Ada kesejajaran tawar-menawar politik antara warga negara dengan orang yang memerintah, sebagai jaminan terciptanya hubungan yang bersifat konsultatif.
Salah satu prinsip demokrasi adalah adanya musyawarah, maka jika kita cermati pendapat Arief Subhan di atas, terutama pada poin keempat, terlihat dengan jelas bahwa dalam demokrasi haruslah ada “kesejajaran tawar-menawar” politik atau musyawarah antara warga negara dengan orang yang memerintah. Hal inipun menurut saya sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an yang artinya : “…Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu (urusan politik, ekonomi, sosial dan lain-lain). Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.
Dalam hal ini Abdurrahman Wahid (Gus Dur) juga menyatakan pendapat yang sama bahwa penegakan demokrasi mesti mengharuskan keikutsertaan semua warga negara yang hanya dapat diperoleh melalui persamaan pemikiran dan dekatnya pandangan-pandangan.
Dari uraian singkat mengenai cita-cita demokrasi yang saya sebutkan di atas, menurut saya cita-cita demokrasi di negara kita adalah sesuatu yang sangat ideal. Sebab ia berisikan upaya-upaya luhur untuk mengangkat harkat dan martabat manusia Indonesia, “memanusiakan” manusia-manusia Indonesia, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai penghargaan pluralitas dan seterusnya. Dengan demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi tidak hanya sebatas definisi Abraham Lincoln yang mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan, dari-oleh-dan untuk rakyat semata

Demokrasi di Indonesia : Sebuah Fakta
Secara historis, pada masyarakat purba Nusantara, nenek moyang bangsa kita telah mempraktekkan kehidupan yang demokratis. Hal ini dapat kita lihat pada pendapat Mattulada (1977) yang mengemukakan bahwa dalam kehidupan masyarakat Nusantara dikenal adanya kelompok-kelompok masyarakat yang disebut “kaum” atau anang (Bugis) atau marga (Batak) yang anggota-anggotanya terikat satu sama lain oleh hubungan kekerabatan yang ketat. Secara perorangan warga kaum adalah merdeka dan dan wajib menghormati, malahan melindungi kemerdekaan sesama warganya. Tiap-tiap warga kaum dianggap memiliki hak dan kedudukan yang sama, sedangkan kepala kaum tidak memiliki kelebihan hak atas warga lainnya. Kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan meskipun tak pernah dirumuskan merupakan dasar-dasar pokok kelangsungan kaum itu dan menjadi tabiat dasar dari kerakyatan dalam persekutuan kaum pada masyarakat Nusantara.
Corak tersebut menurut Mattulada mulai berubah ketika agama Hindu datang di Nusantara. Dari peradaban Hindu inilah mulai dikenal adanya perbedaan-perbedaan lapisan sosial yang diprakarsai oleh golongan yang memegang tampuk kepemimpinan kerajaan yang menyebabkan persekutuan kaum mengalami diskriminasi dari lapisan penguasa yang berasal dari luar. Di sini corak hidup demokrasi mulai tergoncang dan asas kerakyatan persekutuan kaum jatuh pada kehinaan yang serendah-rendahnya.
Fakta historis praktek demokrasi juga nampak pada salah satu peristiwa dalam sebuah rapat BPUPKI yang membahas tentang bagaimana kehidupan bersama bangsa Indonesia perlu ditata. Perdebatan dalam rapat BPUPKI makin memanas ketika para peserta rapat sampai pada perdebatan tentang perlu tidaknya hak-hak dasar demokratis diberi jaminan dalam undang-undang dasar. Hak-hak demokratis yang mereka perdebatkan adalah berkisar tentang hak atas kebebasan mengeluarkan pikiran secara tertulis maupun lisan, berkumpul dan berserikat.
Dalam rapat tersebut, Supomo dan Sukarno di satu pihak dengan gigih menentang dimasukkannya hak-hak tersebut kedalam undang-undang dasar, karena menurutnya penetapan hak-hak individu terhadap negara dianggap sebagai individualisme. Sebaliknya Hatta yang didukung oleh Mohammad Yamin menegaskan bahwa hak hak warga negara harus ditetapkan supaya tidak timbul negara kekuasaan. Namun akhirnya hak-hak demokratis tersebut jadi dimasukkan dalam UUD 1945. Kompromi kedua belah pihak tersebut memperlihatkan bahwa para tokoh BPUPKI tersebut meskipun terdapat perbedaan yang tajam, dipersatukan oleh sebuah keyakinan bahwa Republik Indonesia harus berdasarkan kedaulatan rakyat. Lantas, bagaimana dengan perkembangan demokrasi di negara kita pada era sekarang ini? Jawabannya silahkan anda baca sendiri dalam realitas yang ada…
Di bagian akhir tulisan ini, saya hanya ingin mengajak para pembaca untuk berpikir tentang bagaimana membangun demokrasi kita sejak saat ini. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk membangun demokrasi di negara kita yaitu :
1. Harus ada transparansi sistem politik;
2. Harus ada budaya politik partisipatif-egalitarian;
3. Harus ada kepemimpinan politik yang bersemangat kerakyatan;
4. Harus ada rakyat yang terdidik/cerdas dan memiliki kepedulian sosial;
5. Harus ada partai politik yang tumbuh dari bawah;
6. Harus ada penghargaan terhadap formalisme dan hukum;
7. Harus ada masyarakat sipil yang tanggap dan bertanggung jawab;
8. Harus ada dukungan kekuatan asing dan pemihakan golongan mayoritas.

Penutup
Mari kita sepakat untuk tidak sepakat!
1. Buatlah definisi demokrasi secara sederhana dan bebas menurut anda sendiri
2. Buatlah kriteria-kriteria demokratis menurut anda sendiri
3. Carilah minimal 3 kasus-kasus a-demokratis yang anda ketahui di republik ini
4. Bagaimana menurut anda kasus-kasus a-demokratis tersebut dilihat dari sudut pandang demokrasi, serta apa solusi yang dapat anda tawarkan?

CATATAN KAKI:
Disampaikan pada acara TAMU 2004 STAIN Samarinda Tanggal 25 Agustus 2004
Penulis adalah mantan Ketua Umum Senat Mahasiswa STAIN Samarinda periode 1998/1999 dan pendiri serta mantan pimred Bulletin Cakrawala STAIN Samarinda.
Mariam D. Irish dan James W. Prothro, The Politics of American Democracy, (New Jersey : Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1968), hal. 61
Franz Magnis Suseno, Mencari Sosok Demokratis : Sebuah Telaah Filosofis, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), hal. 7
David L. Sills, ed., The International Encyclopedia of the Social Sciencies, (New York : 1972), hal. 112
Amin Rais, Demokrasi dan Proses Politik, (Jakarta : LP3ES Jakarta, 1986), hal. xvi
Arief Subhan, Indonesia Dalam Transisi Menuju Demokrasi, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hal. 56
Al-Qur’anul Karim, Surat Ali Imran ayat 159
Abdurrahman Wahid, Membangun Demokrasi, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1999), hal. 32
Moh. Mahfudh MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia : Suatu Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan, Cet Ke-2, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), hal. 31
Franz Magnis Suseno, Op Cit, hal. 9

imamhanafie-online

Pendidikan Yang Membebaskan

Pendidikan Yang Membebaskan
Oleh : Imam Hanafie MhA, S.Ag, M.A.*

Beberapa tahun yang lalu, KH Abdurrahman “Gus Dur” Wahid mantan presiden RI ke-4 mengemukakan bahwa dunia pendidikan di Indonesia saat ini sedang berada dalam situasi yang tidak membahagiakan. Mantan presiden yang memperoleh lima gelar doktor honoris causa dari beberapa perguruan tinggi dan kini menjabat sebagai rektor Universitas Darul Ulum Jombang itu menyatakan bahwa dunia pendidikan di Indonesia telah banyak menghasilkan profesor, doktor, insinyur, MA (Master of Art) dan sebagainya, yang hebat dan profersional tetapi tidak berdasarkan kepada akhlaqul karimah sehingga pendidikan kita dikatakannya ‘compang-camping’. Lebih jauh lagi Gus Dur berpendapat, pendidikan di Indonesia seharusnya mendasarkan diri kepada penanaman nilai-nilai moral yang baik kepada anak didik sehingga hasilnya kelak akan bermanfaat untuk mendukung upaya membangun kehidupan demokrasi di Indonesia (Gatra, 2001)
Jika Gus Dur menyoroti rendahnya mutu pendidikan di negara kita dari segi moralitas pendidikan, maka lain lagi dengan pendapat Profesor Toshiko Kinosita yang lebih menyoroti out put dunia pendidikan di negara kita dari sisi rendahnya potensi sumber daya manusia (SDM) yang telah dihasilkan oleh dunia pendidikan kita. Guru besar Universitas Waseda Jepang itu mengemukakan bahwa sumber daya manusia Indonesia masih sangat lemah untuk mendukung perkembangan industri dan ekonomi. Penyebabnya adalah karena pemerintah selama ini tidak pernah menempatkan pendidikan sebagai prioritas terpenting. Tidak ditempatkannya pendidikan sebagai prioritas terpenting adalah karena masyarakat Indonesia, mulai dari yang awam hingga politisi dan pejabat pemerintah, hanya berorientasi mengejar materi untuk memperkaya diri sendiri dan tidak pernah berfikir panjang (Kompas, 2002).
Dua pendapat tokoh di atas jika kita cermati ternyata memiliki keterkaitan seandainya kita membuat pertanyaan mengapa mutu pendidikan di negara kita begitu rendah. Pemerintah dalam kenyataannya sejak masa orde baru tidak menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama (meskipun akhir-akhir ini telah dimulai upaya memperbaiki dunia pendidikan di negara kita), sebab seperti dikatakan Profesor Kinosita masyarakat kita mulai dari yang awam, politisi hingga pejabatnya hanya berkecenderungan mengejar keuntungan sendiri-sendiri dan tidak pernah berfikir jauh tentang bagaimana dunia pendidikan kita kedepan. Mengapa demikian? Barangkali pendapat Gus Dur di atas adalah jawabannya, ialah karena moralitas bangsa kita sejak dahulu tidak pernah dibiasakan berlaku adil dan jujur dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa sehingga dunia pendidikan yang seharusnya menjadi lahan untuk membangun kecerdasan bangsa disalahgunakan untuk mengeruk keuntungan sendiri-sendiri (baca : Kolusi, Korupsi dan Nepotisme).
Akibat dari kesemua itu, wajar saja jika dalam skala internasional mutu pendidikan kita benar-benar memprihatinkan. Bayangkan saja, dari 162 negara di dunia, indeks nasional pendidikan kita jika diukur dengan indeks pendidikan di luar negeri, Indonesia berada pada urutan ke-102 untuk skala dunia dan urutan ke-16 untuk sekala Asia, bahkan secara rata-rata mutu pendidikan di Indonesia masih di bawah Vietnam. Bandingkan dengan Malaysia, negeri jiran yang dulu banyak belajar dari negara kita, banyak mendatangkan guru-guru dan dosen dari kita, sekarang menempati urutan sekitar 50 dari 162 negara. Sementara negara-negara tetangga kita seperti Korea Selatan, Thailand dan Singapura yang dulu sejajar dengan negara kita dan perekonomiannya jatuh terpuruk mampu bangkit dan berhasil menata pendidikannya. Ini lebih karena mereka benar-benar menempatkan pendidikan sebagai sektor utama, dan karena memang mereka benar-benar memberikan perhatian yang serius terhadap upaya pemberdayaan sumber daya manusianya.
Contoh lain rendahnya mutu pendidikan kita adalah bahwa keterampilan membaca siswa kelas IV SD di Indonesia berada pada peringkat terendah di Asia Timur setelah Philipina, Thailand, Singapura dan Hongkong. Berdasarkan penelitian, rata-rata nilai tes siswa SD kelas VI untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPA dari tahun ke tahun semakin menurun. Anak-anak di Indonesia hanya dapat menguasai 30 persen materi bacaan, bahkan mereka sulit sekali menjawab soal-soal berbentuk uraian yang memerlukan penalaran. Termasuk ranking universitas, indeks pengembangan manusia dan daya saing sumber daya manusia (SDM) Indonesia lebih rendah dibandingkan negara-negara lain. Dari uraian ini kita dapat mengatakan betapa sistem pendidikan kita ini memang ‘kacau’.
Oleh karena itu tidak mengherankan jika kualitas ekspor sumber daya manusia Indonesia hanya sekelas TKW dan TKI. Sedangkan dari segi sumber daya alamnya, kita hanya mampu menjual kayu-kayu gelondongan dan bahan-bahan mentahnya saja. Ini akibat pembangunan pada masa lalu tidak memberikan perhatian yang besar kepada sektor pendidikan sebagai salah satu sektor yang seharusnya dibangun pada setengah abad yang lalu.
Akhir-akhir ini telah nampak pemerintah akan memberikan prioritas yang besar dalam sektor pendidikan, dan mulai menempatkan pendidikan sebagai investasi masa depan. Salah satu indikator yang dapat kita saksikan adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah menyetujui untuk memberikan prioritas anggaran dalam sektor pendidikan sebesar 20% dari total APBN dan APBD. Dapat dikatakan, pemerintah sekarang telah mulai ‘melek’ akan pentingnya sektor pendidikan sebagai investasi masa depan bangsa. Dalam Sidang Tahunan MPR 2002 yang melakukan amandemen terhadap Pasal 31 UUD 1945, terdapat perubahan yang mencolok yaitu pada ayat (4) yang mengharuskan pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari total anggaran pendapatan dan belanja. Selengkapnya bunyi Pasal 31 ayat (4) adalah, Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
Dengan alokasi anggaran sekitar 20% itu nantinya diharapkan dunia pendidikan di Indonesia mulai bergeliat, berbenah diri dan mengejar ketertinggalannya dengan negara-negara lain. Namun demikian pengalokasian anggaran yang cukup besar itu tidak berarti tanpa risiko. Ini mungkin saja terjadi pada saat muncul kebocoran atau praktek penyimpangan dalam penggunaannya, terutama bila kita lihat kesiapan daerah-daerah dalam mengelola anggaran yang cukup besar itu. Tekad Bupati Kutim, Awang Farouk yang akan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dalam APBD Kutim sebagaimana diamanatkan UUD adalah langkah berani dan selangkah lebih maju daripada daerah-daerah lainnya. Namun, bila langkah ini telah diikuti daerah-daerah lain, pertanyaan yang muncul adalah apakah daerah-daerah tersebut telah memiliki kesiapan yang matang untuk mengelola anggaran pendidikan sebesar itu? Akan dikemanakan anggaran sebanyak itu?
Pendidikan Yang Membebaskan
Paradigma “pendidikan yang membebaskan” pada dasarnya adalah sebuah cita-cita ideal untuk membangun harkat dan martabat manusia ke arah yang lebih baik, yakni menjadikan manusia-manusia terdidik yang memiliki kemandirian dan jati diri yang utuh, mampu memecahkan berbagai problem hidup yang dihadapinya serta memiliki daya produktifitas tinggi yang bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun masyarakat dan lingkungannya. Dalam istilah yang lebih sederhana, inti daripada konsep pendidikan yang membebaskan itu adalah terwujudnya sebuah perubahan mendasar pada diri insan terdidik, baik perilaku, tingkat kesejahteraan hidup maupun idealitas pandangan hidupnya. Dengan demikian dapat dikatakan, sesungguhnya pendidikan merupakan sebuah ‘industri jasa perubahan’. Oleh karena pendidikan berfungsi sebagai jasa perubahan, maka seharusnya pendidikan juga dimaknai sebagai sarana ‘investasi’ untuk masa depan.
Mengapa pendidikan harus dimaknai sebagai investasi masa depan? Karena pendidikan itu sendiri adalah alat untuk mengembangkan ekonomi dan bukan sekedar menumbuhkan ekonomi. Dalam praksis manajemen pendidikan modern, salah satu dari lima fungsi pendidikan adalah fungsi teknis-ekonomis dari tataran individual sampai kepada tataran yang lebih luas. Fungsi teknis-ekonomis mengarah kepada kontribusi pendidikan untuk perkembangan ekonomi. Sebagai contoh misalnya, pendidikan dapat membantu manusia untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan agar manusia dapat survive dan mampu bersaing dalam kehidupan ekonomi yang makin kompetitif.
Kita dapat melihat, pada umumnya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin baik pula tingkat kehidupan ekonominya. Hal ini bisa saja terjadi, sebab manusia yang lebih terdidik berkecenderungan lebih produktif dibandingkan dengan manusia-manusia yang tidak terdidik. Mengapa mereka yang berpendidikan lebih tinggi memiliki kecenderungan untuk dapat hidup lebih baik? Sebab mereka memiliki keterampilan teknis yang diperolehnya dari dunia pendidikan. Oleh karena itu, salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh pendidikan adalah pengembangan keterampilan hidup (life skill). Hal ini sejalan dengan apa yang dicita-citakan oleh para stakeholder pendidikan dengan diberlakukannya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang tengah dikembangkan di Indonesia saat ini.
Menurut data pada tahun 1992, di Amerika seseorang yang berpendidikan doktor berpenghasilan rata-rata 55 juta dollar per tahun, master 40 juta dollar per tahun dan sarjana 33 juta dollar per tahun. Sementara yang berpendidikan setingkat SLTA berpenghasilan rata-rata 19 juta dollar per tahun. Sementara itu pada tahun yang sama, di Indonesia bagi mereka yang lulusan perguruan tinggi, per tahun berpenghasilan Rp. 3,5 juta rupiah, akademi Rp. 3 juta rupiah, SLTA Rp. 1,9 juta rupiah dan SD hanya Rp. 1.1 juta rupiah per tahunnya.
Menurut Walter W. McMahon dan Terry G. Geske dalam Financing Education: Overcoming Inefficiency and Inequity-nya, teori Human Capital menyatakan bahwa pendidikan adalah sebagai investasi sumber daya manusia yang memberi manfaat moneter ataupun non-moneter. Manfaat non-meneter dari pendidikan adalah diperolehnya kondisi kerja yang lebih baik, kepuasan kerja, efisiensi konsumsi, kepuasan menikmati masa pensiun dan manfaat hidup yang lebih lama karena peningkatan gizi dan kesehatan. Manfaat moneter adalah manfaat ekonomis yaitu berupa tambahan pendapatan seseorang yang telah menyelesaikan tingkat pendidikan tertentu dibandingkan dengan pendapatan lulusan pendidikan di bawahnya.

Dengan demikian, berdasarkan teori ini dapat dikatakan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) yang berpendidikan akan menjadi modal utama bagi pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi. Semakin banyak orang yang berpendidikan, semakin mudah bagi suatu negara untuk membangun bangsanya. Semakin besar suatu bangsa memiliki tenaga-tenaga yang terdidik, semakin baik terwujudnya nilai-nilai demokrasi. Hal Ini karena sumber daya manusianya memiliki keterampilan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pandangan hidup yang benar, sehingga pemerintah akan lebih mudah dalam menggerakkannya untuk pencapaian pembangunan nasional. Inilah hakikat sebenarnya dari paradigma pendidikan yang “membebaskan”.

*Penulis adalah pengamat pendidikan, kini tinggal di Kota Samarinda

PLUS-MINUS KTSP 2006

Kelebihan KTSP
KTSP yang hendak diberlakukan Depertemen Pendidikan Nasional melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) sesungguhnya dimaksudkan untuk mempertegas pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Artinya, kurikulum baru yang ini tetap memberikan tekanan pada pengembangan kompetensi siswa. Menurut Fasli Jalal, pemberlakukan KTSP tidak akan melalui uji publik maupun uji coba, karena kurikulum ini telah diujicobakan melalui KBK yang diterapkan ke beberapa sekolah yang menjadi pilot project.
Fasli juga berpendapat bahwa pemberlakuan Kurikulum 2006 tergantung analisis Mendiknas. Namun, kurikulum ini hanya akan diterapkan di kelas 1 di semua jenjang. Selain itu, hanya sekolah yang siap, yang menerapkan kurikulum baru ini. Kesiapan sekolah ini ditandai dengan ketersediaan sarana dan prasarana, pengalaman menerapkan KBK, dan rasio murid. Pengalaman menerapkan KBK dapat menjadi bekal suatu sekolah untuk menerapkan kurikulum baru ini dan diharapkan tahun 2009, semua sekolah telah menerapkan kurikulum ini.
Setiap kurikulum yang diberlakukan di Indonesia memiliki kelebihan-kelebihan masing-masing bergantung kepada situasi dan kondisi saat di mana kurikulum tersebut diberlakukan. Menurut hemat penulis KTSP yang direncanakan dapat diberlakukan secara menyeluruh di semua sekolah-sekolah di Indonesia pada tahun 2009 itu juga memiliki beberapa kelebihan jika dibanding dengan kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 2004 atau KBK. Kelebihan-kelebihan KTSP ini antara lain:
1. Mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan.
Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu bentuk kegagalan pelaksanaan kurikulum di masa lalu adalah adanya penyeragaman kurikulum di seluruh Indonesia, tidak melihat kepada situasi riil di lapangan, dan kurang menghargai potensi keunggulan lokal. Dengan adanya penyeragaman ini, sekolah di kota sama dengan sekolah di daerah pinggiran maupun di daerah pedesaan. Penyeragaman kurikulum ini juga berimplikasi pada beberapa kenyataan bahwa sekolah di daerah pertanian sama dengan sekolah yang daerah pesisir pantai, sekolah di daerah industri sama dengan di wilayah pariwisata. Oleh karenanya, kurikulum tersebut menjadi kurang operasional, sehingga tidak memberikan kompetensi yang cukup bagi peserta didik untuk mengembangkan diri dan keunggulankhas yang ada di daerahnya. Sebagai implikasi dari penyeragaman ini akibatnya para lulusan tidak memiliki daya kompetitif di dunia kerja dan berimplikasi pula terhadap meningkatnya angka pengangguran. Untuk itulah kehadiran KTSP diharapkan dapat memberikan jawaban yang konkrit terhadap mutu dunia pendidikan di Indonesia.
Dengan semangat otonomi itu, sekolah bersama dengan komite sekolah dapat secara bersama-sama merumuskan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi lingkungan sekolah. Sebagai sesuatu yang baru, sekolah mungkin mengalami kesulitan dalam penyusunan KTSP. Oleh karena itu, jika diperlukan, sekolah dapat berkonsultasi baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal, sekolah dapat berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten atau Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi, dan Departemen Pendidikan Nasional. Sedangkan secara horizontal, sekolah dapat bermitra dengan stakeholder pendidikan dalam merumuskan KTSP. Misalnya, dunia industri, kerajinan, pariwisata, petani, nelayan, organisasi profesi, dan sebagainya agar kurikulum yang dibuat oleh sekolah benar-benar mampu menjawab kebutuhan di daerah di mana sekolah tersebut berada.
2. Mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program-program pendidikan.
Dengan berpijak pada panduan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah yang dibuat oleh BNSP, sekolah diberi keleluasaan untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan kurikulum sekolah sesuai dengan situasi, kondisi, dan potensi keunggulan lokal yang bisa dimunculkan oleh sekolah. Sekolah bisa mengembangkan standar yang lebih tinggi dari standar isi dan standar kompetensi lulusan.
Sebagaimana diketahui, prinsip pengembangan KTSP adalah (1) Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya; (2) Beragam dan terpadu; (3) Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (4) Relevan dengan kebutuhan kehidupan; (5) Menyeluruh dan berkesinambungan; (6) Belajar sepanjang hayat; (7) Dan seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Berdasarkan prinsip-prinsip ini, KTSP sangat relevan dengan konsep desentralisasi pendidikan sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan konsep manajemen berbasis sekolah (MBS) yang mencakup otonomi sekolah di dalamnya. Pemerintah daerah dapat lebih leluasa berimprovisasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Di samping itu, sekolah bersama komite sekolah diberi otonomi menyusun kurikulum sendiri sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
3. KTSP sangat memungkinkan bagi setiap sekolah untuk menitikberatkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu yang akseptabel bagi kebutuhan siswa.
Sesuai dengan kebijakan Departemen Pendidikan Nasional yang tertuang dalam Peraturan Mendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi (SI) dan Peraturan Mendiknas No. 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL), sekolah diwajibkan menyusun kurikulumnya sendiri. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) itu memungkinkan sekolah menitikberatkan pada mata pelajaran tertentu yang dianggap paling dibutuhkan siswanya. Sebagai contoh misalnya, sekolah yang berada dalam kawasan pariwisata dapat lebih memfokuskan pada mata pelajaran bahasa Inggris atau mata pelajaran di bidang kepariwisataan lainnya.
Sekolah-sekolah tersebut tidak hanya menjadikan materi bahasa Inggris dan kepariwisataan sebagai mata pelajaran saja, tetapi lebih dari itu menjadikan mata pelajaran tersebut sebagai sebuah ketrampilan. Sehingga kelak jika peserta didik di lingkungan ini telah menyelesaikan studinya bila mereka tidak berkeinginan untuk melanjutkan studinya ke jenjang perguruan tinggi mereka dapat langsung bekerja menerapkan ilmu dan ketrampilan yang telah diperoleh di bangku sekolah.
KTSP ini sesungguhnya lebih mudah, karena guru diberi kebebasan untuk mengembangkan kompetensi siswanya sesuai dengan lingkungan dan kultur daerahnya. KTSP juga tidak mengatur secara rinci kegiatan belajar mengajar (KBM) di kelas, tetapi guru dan sekolah diberi keleluasaan untuk mengembangkannya sendiri sesuai dengan kondisi murid dan daerahnya. Di samping itu yang harus digarisbawahi adalah bahwa yang akan dikeluarkan oleh BNSP tersebut bukanlah kurikulum tetapi tepatnya Pedoman Penyusunan Kurikulum 2006.
4. KTSP akan mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat dan memberatkan kurang lebih 20%.
Dengan diberlakukannya KTSP itu nantinya akan dapat mengurangi beban belajar sebanyak 20% karena KTSP tersebut lebih sederhana. Di samping jam pelajaran akan dikurangi antara 100-200 jam per tahun, bahan ajar yang dianggap memberatkan siswa pun akan dikurangi. Meskipun terdapat pengurangan jam pelajaran dan bahan ajar, KTSP tetap memberikan tekanan pada pengembangan kompetensi siswa.
Pengurangan jam belajar siswa tersebut merupakan rekomendasi dari BNSP. Rekomendasi ini dapat dikatakan cukup unik, karena selama bertahun-tahun beban belajar siswa tidak mengalami perubahan, dan biasanya yang berubah adalah metode pengajaran dan buku pelajaran semata. Jam pelajaran yang biasa diterapkan kepada siswa sebelunya berkisar antara 1.000-1.200 jam pelajaran dalam setahun. Jika biasanya satu jam pelajaran untuk siswa SD, SMP dan SMA adalah 45 menit, maka rekomendasi BNSP ini mengusulkan pengurangan untuk SD menjadi 35 menit setiap jm pelajaran, untuk SMP menjadi 40 menit, dan untuk SMA tidak berubah, yakni tetap 45 menit setiap jam pelajaran. Total 1.000 jam pelajaran dalam satu tahun ini dengan asumsi setahun terdapat 36-40 minggu efektif kegiatan belajar mengajar.dan dalam seminggu tersebut meliputi 36-38 jam pelajaran.
Alasan diadakannya pengurangan jam pelajaran ini karena menurut pakar-pakar pendidikan anak bahwa jam pelajaran di sekolah-sekolah selama ini terlalu banyak. Apalagi kegiatan belajar mengajar masih banyak yang terpaku pada kegiatan tatap muka di kelas. Sehingga suasana yang tercipta pun menjadi terkesan sangat formal. Dampak yang mungkin tidak terlalu disadari adalah siswa terlalu terbebani dengan jam pelajaran tersebut. Akibat lebih jauh lagi adalah mempengaruhi perkembangan jiwa anak.
Persoalan ini lebih dirasakan untuk siswa SD dan SMP. Dalam usia yang masih anak-anak, mereka membutuhkan waktu bermain yang cukup untuk mengembangkan kepribadiannya. Suasana formal yang diciptakan sekolah, ditambah lagi standar jam pelajaran yang relatif lama, tentu akan memberikan dampak tersendiri pada psikologis anak. Banyak pakar yang menilai sekolah selama ini telah merampas hak anak untuk mengembangkan kepribadian secara alami.
Inilah yang menjadi dasar pemikiran bahwa jam pelajaran untuk siswa perlu dikurangi. Meski demikian, perngurangan itu tidak dilakukan secara ekstrim dengan memangkas sekian jam frekwensi siswa berhubungan dengan mata pelajaran di kelas. Melainkan memotong sedikit, atau menghilangkan titik kejenuhan siswa terhadap mata pelajaran dalam sehari akibat terlalu lama berkutat dengan pelajaran itu.
Dapat dikatakan bahwa perberlakuan KTSP ini sebagai upaya perbaikan secara kontinuitif. Sebagai contoh, kurikulum 1994 dapat dinilai sebagai kurikulum yang berat dalam penerapannya. Ketika diberlakukan Kurikulum 1994 banyak sekolah yang terlalu bersemangat ingin meningkatkan kompetensi iptek siswa, sehingga muatan iptek pun dibesarkan. Tetapi yang patut disayangkan adalah SDM yang tersedia belum siap, sehingga hasilnya hanya sekitar 30% siswa yang mampu menerapkan kurikulum tersebut.
5. KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan.
Pola kurikulum baru (KTSP) akan memberi angin segar pada sekolah-sekolah yang menyebut dirinya nasional plus. Sekolah-sekolah swasta yang kini marak bermunculan itu sejak beberapa tahun terakhir telah mengembangkan variasi atas kurikulum yang ditetapkan pemerintah. Sehingga ketika pemerintah kemudian justru mewajibkan adanya pengayaan dari masing-masing sekolah, sekolah-sekolah plus itu jelas akan menyambut gembira.
Kehadiran KTSP ini bisa jadi merupakan kabar baik bagi sekolah-sekolah plus. Sebagian sekolah-sekolah plus tersebut ada yang khawatir ditegur karena memakai bilingual atau memakai istilah kurikulum yang bermacam-macam seperti yang ada sekarang. Sekarang semua bentuk improvisasi dibebaskan asal tidak keluar panduan yang telah ditetapkan dalam KTSP.
Sebagai contoh, Sekolah High Scope Indonesia, sebelumnya sejak awal berdiri pada 1990 telah menggunakan kombinasi kurikulum Indonesia dengan Amerika Serikat (AS). Kendati mendapat lisensi dari AS, namun pihaknya tetap mematuhi kurikulum pemerintah. Caranya dengan mematuhi batas minimal, namun secara optimal memberikan penekanan pada aspek-aspek tertentu yang tidak diatur oleh kurikulum. Misalnya tetap memberikan materi Bahasa Indonesia, namun menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar utama.

Kelemahan KTSP
Setiap kurikulum yang diberlakukan di Indonesia di samping memiliki kelebihan-kelebihan juga memiliki kelemahan-kelamahannya. Sebagai konsekuansi logis dari penerapan KTSP ini setidak-tidaknya menurut penulis terdapat beberapa kelemahan-kelamahan dalam KTSP maupun penerapannya, di antaranya adalah sebagai berikut:
1. Kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada.
Pola penerapan KTSP atau kurikulum 2006 terbentur pada masih minimnya kualitas guru dan sekolah. Sebagian besar guru belum bisa diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dan ide-ide kreatif untuk menjabarkan panduan kurikulum itu (KTSP), baik di atas kertas maupun di depan kelas. Selain disebabkan oleh rendahnya kualifikasi, juga disebabkan pola kurikulum lama yang terlanjur mengekang kreativitas guru.
2. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP.
Ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap dan representatif merupakan salah satu syarat yang paling urgen bagi pelaksanaan KTSP. Sementara kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak satuan pendidikan yang minim alat peraga, laboratorium serta fasilitas penunjang yang menjadi syarat utama pemberlakuan KTSP.
3. Masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif baik konsepnya, penyusunannya maupun prakteknya di lapangan.
Masih rendahnya kuantitas guru yang diharapkan mampu memahami dan menguasai KTSP dapat disebabkan karena pelaksanaan sosialisasi masih belum terlaksana secara menyeluruh. Jika tahapan sosialisasi tidak dapat tercapai secara menyeluruh, maka pemberlakuan KTSP secara nasional yang targetnya hendak dicapai paling lambat tahun 2009 tidak memungkinkan untuk dapat dicapai.
4. Penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran akan berdampak berkurang pendapatan para guru.
Penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) akan menambah persoalan di dunia pendidikan. Selain menghadapi ketidaksiapan sekolah berganti kurikulum, KTSP juga mengancam pendapatan para guru. Sebagaimana diketahui rekomendasi BSNP terkait pemberlakuan KTSP tersebut berimplikasi pada pengurangan jumlah jam mengajar. Hal ini berdampak pada berkurangnya jumlah jam mengajar para guru. Akibatnya, guru terancam tidak memperoleh tunjangan profesi dan fungsional.
Untuk memperoleh tunjangan profesi dan fungsional semua guru harus mengajar 24 jam, jika jamnya dikurangi maka tidak akan bisa memperoleh tunjangan. Sebagai contoh, pelajaran Sosiologi untuk kelas 1 SMA atau kelas 10 mendapat dua jam pelajaran di KTSP maupun kurikulum sebelumnya. Sedangkan di kelas 2 SMA atau kelas 11 IPS, Sosiologi diajarkan selama lima jam pelajaran di kurikulum lama. Namun di KTSP Sosiologi hanya mendapat jatah tiga jam pelajaran. Hal yang sama terjadi di kelas 3 IPS. Pada kurikulum lama, pelajaran Sosiologi diajarkan untuk empat jam pelajaran tapi pada KTSP menjadi tiga jam pelajaran. Sementara itu masih banyak guru yang belum mengetahui tentang ketentuan baru kurikulum ini. Jika KTSP telah benar-benar diberlakukan, para guru sulit memenuhi ketentuan 24 jam mengajar agar bisa memperoleh tunjangan.
Beberapa faktor kelemahan di atas harus menjadi perhatian bagi pemerintah agar pemberlakuan KTSP tidak hanya akan menambah daftar persoalan-persoalan yang dihadapi dalam dunia pendidikan kita. Jika tidak, maka pemberlakuan KTSP hanya akan menambah daftar makin carut marutnya pendidikan di Indonesia.

Hai Sahabat-sahabat di seluruh tanah air Indonesia…!!!

Selamat datang di situs saya! Mari bergabung bersama saya, berdiskusi tentang apa saja…